Sejarah


Sejarah Berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Derah ( BPBD ) Kabupaten Garut


 

 

Latar Belakang

Pasca kejadian bencana di Aceh, berbagai kejadian bencana seolah mengikuti rangkaian bencana silih berganti, tidak ketinggalan kejadian bencana di Kabupaten Garut, semua itu mengingatkan kepada kita semua, bahwa persoalan bencana tidak mungkin lagi ditangani dengan pola dan kelembagaan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP).

Saat Satlak PBP sebagai menjadi bagian terpenting dalam penanganan bencana, terutama saat tanggap darurat, lembaga ini bagai menjadi sebuah tumpuan akhir dalam penanganan bencana. Tanggung jawab yang dibebankan kepada institusi ini menjadi sebuah pelengkap tanggung jawab yang single sector , bahkan menjadi sebuah super body bagi penanganan bencana yang nota bene pendekatannya hanya single hazard . Dengan kondisi ini maka yang terjadi adalah ketidakmampuan di luar institusi ini yang mengandalkan pemerintah, sementara masyarakt apalagi dunia usaha memerrankan dirinya sebagai penonton, dan belum bisa berbuat apa-apa dalam penanganan bencana.

Dalam paradigma yang baru, pasca lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2007, diakui atau tidak kesiapsiagaan seluruh lapisan di pemerintahan menjadi penting terkait dengan penanggulangan bencana itu. Apalagi, penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dan memang kerap kali dilakukan secara lintas lembaga dan lintas wilayah. Koordinasi antarinstansi terkait pun menjadi penting. Dari beberapa kejadian dan fakta yang ada bahwa bencana yang terjadi di Kabupaten Garut sangat beragam jenis dan skalanya, baik intu bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Mendasari fenomena yang terjadi, maka tiga tahun sejak Undang-Undang RI itu lahir, maka pada tanggal 8 November tahun 2010 sudah mulai dirintis berdirinya  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, dan secara resmi mulai di-Perda-kan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 7 tahun 2011 tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Garut, setelah pembentukan BPBD Provinsi Jawa Barat. Sejak saat itu, keberadaan BPBD Kabupaten Garut dipandang arti strategis terkait dengan penanggulangan bencana. Betapa tidak, dengan kondisi wilayah, dengan topografinya yang sangat mendukung terbentuknya kelembagaan baru ini. Di balik keindahan Kabupaten Garut, maka tersimpan sejuta ancaman menghantui daerah ini. Maka dengan lembaga baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, sesuai amanat undang-undang, maka diharapkan BPBD Kabupaten Garut selalu siap siaga untuk menyelamatkan lebih banyak orang dan menekan kerugian harta dan benda para korban saat terjadi bencana. Hal itu bisa dilakukan melalui upaya preventif (pencegahan) melalui pengurangan risiko bencana.

Penguatan kapasitas mulai dari sosialisasi pencegahan bencana, informasi tanggap bencana, kesiapsiagaan penyelamatan, sampai pada rehabilitasi serta rekonstruksi kawasan pascabencana. Mengnigat hubungannya dengan keselamatn jiwa, maka penanggulangan bencana membutuhkan  kecepatan dalam bertindak.  

Pada tahap awal berdiri, BPBD Kabuipaten Garut sudah mulai dihadapkan dengan persoalan bencana banjir bandang di wilayah Garut selatan. Di fase beikutnya BPBD Kabupaten Garut sudah mulai berperan untuk menyebarkan informasi tanggap bencana, menyosialisasikan upaya pencegahan bencana, serta menginventarisasi daerah rawan bencana. Sejumlah tindakan pencegahan itu menjadi penting supaya masyarakat sudah terbentuk menjadi masyarakat siaga bencana. Upaya itu diharapkan dapat menekan kerugian harta benda dan terutama mencegah kehilangan nyawa yang merupakan dampak buruk akibat bencana. Saat bencana terjadi, BPBD Kabupaten Garut harus bisa  berperan melakukan penyelamatan, evakuasi korban, evakuasi harta benda korban, pemenuhan kebutuhan dasar para korban, dan pengurusan korban pengungsi. Pascabencana, pun tetap berperan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat yang menjadi korban.

Maka dengan Visi BPBD Kabupaten Garut “Terwujudnya Aparatur Penanggulangan Bencana yang Terampil, Handal dan Berbasis Kemasyarakatan serta Berwawasan Lingkungan” diharapkan melalui ketiga misinya, yaitu :

  1. Melindungi Masyarakat Kabupaten dari ancaman bencana melalui program pengurangan risiko bencana (PRB);

  2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal; dan

  3. Menyelenggarakan teknis penanggulangan bencana secara terencana, terpadu , terkoordinasi dan menyeluruh.

Penangulangan bencana akan semakin sistematis dalam penyelengaraannya.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

    adalah lembaga pemerintah non-departemen yang

    melaksanakan tugas penanggulangan bencana

    di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan

    berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh

    Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.